Selasa, 02 Juni 2009

KEDAULATAN INDONESIA - 2014

Making Authorithy Policy 2009-2014

Indonesia menerapkan sistem “distribution economic convert” atau menaikkan biaya dasar kemudian disubsidi silang untuk pengalihan program sosial dengan basis terbesar dari energi dan deposit of social safety, di beberapa induk BUMN, seperti Pertamina (Gas dan minyak bumi), PLN http://basundoro.blog.unair.ac.id/2009/01/31/dari-listrik-kolonial-ke-listrik-nasional-studi-awal-tentang-nv-aniem-surabaya/, Bulog dan beberapa lembaga BUMN lainnya yang menyumbang pada APBN sebesar 15,120.3 trilyun rupiah (migas & mineral) dan hasil bumi sebesar 7,935.4 trilyun rupiah (98/99), dan setoran Ppn BUMN senilai 2,020 trilyun (96). Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) APBN 2009 sebesar 27,3 trilyun atau 10,6 persen dari pagu dan jumlah penerimaan PNBP APBN 2009 sebesar 175,3 trilyun. Dari sektor pajak sebesar 118,4 trilyun atau 16 persen dari pagu (PPh non migas 62,2 trilyun dan PPn sebesar 37,2 trilyun).
Oil & Gas Expenditure



“Distribution economic convert”- Pemerintahan Megawati membuat kontrak blok gas Tangguh, potensial merugikan negara Rp.750 triliun untuk selama 25 tahun (red: deklarasi Narogong Raya, Bantar Gebang, Bekasi 24 Mei 2009). 26 Mei 2008-5 Mei 2009, pemerintah menjual 59 blok migas (http://indonesiaenergywatch.com/info-info/tingkatkan-produksi-kontrak-12-blok-migas-diteken-5-mei.html), akibatnya dari total produksi minyak Indonesia (September 2008) sebesar 850.892 barel/hari, Chevron Pacific Indonesia (perusahaan AS) menguasai 425.478 barel/hari; sedangkan Pertamina hanya 108.233 barel/hari (Republik Tanpa Alternatif-Fadjroel Rachman Opini Kompas http://politikana.com/baca/2009/05/17/republik-tanpa-alternatif.html ); meski Pertamina menargetkan Pengolahan 7 unit Kilang dengan kapasitas total 1.041,20 Ribu Barrelhttp://www.pertamina.com/index.php?Itemid=644&id=3123&option=com_content&task=view&lang=id. Dana konversi kenaikan gas LPG dipergunakan untuk program sosial pembagian 23,04 juta tabung gas 3 kg gratis ke masyarakat menengah ke bawah, jika target terpenuhi maka dana konversi tersebut dapat menurunkan harga LPG kembali normal dipasaran. (Musrenbangnas SBY-Boedione Mei2009)
(Berikut daftar kasus)
  • detail kasus

  • Kenaikan tarif TDL dideposit sejak privatisasi PLN berdasar pada UU No.20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan; dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT.PLN menghasilkan keputusan untuk merestrukturisasi PLN dengan cara unbundling dan akan membentuk lima anak cabang perusahaan distribusi, satu anak cabang perusahaan transmisi dan beban pusat pengatur Jawa-Bali, hingga pelaksanaannya 8 Januari 2008; dengan program 35 proyek listrik bertenaga geothermal (gas dan batubara) dan penyediaan 10.000 MW. http://74.125.153.132/search?q=cache:uwfQJzsbA10J:www.walhikalsel.org/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D102+privatisasi+pln&cd=16&hl=id&ct=clnk&gl=id . Sementara PT. PLN mendapat subsidi Pemerintah sebesar 37,3 trilyun tiap tahun, dan setelah melakukan uji penghematan maka mega proyek dapat dilaksanakan dibawah 8700 MW (-red kurang lebih 4500 MW).

    Alokasi pendapatan pegawai diberikan pada pegawai PNS/ Polri/ TNI dan guru tetap dengan sistem sertifikasi, padahal total angkatan kerja 102.552.750 (2008) juta jiwa atau 73,24 persen adalah tenaga kerja disektor pertanian, pertambangan, industri, BUMN, konstruksi, perdagangan, transportasi & komunikasi, keuangan, jasa, nelayan dll, sementara pegawai pemerintah seluruhnya hanya 3,832,086 jiwa atau sekitar 26,76 persen. Tenaga kerja guru yang berstatus bantu atau honorer dan tenaga kerja serabutan didaerah pinggiran dan miskin kota, yang sudah sebagian diangkat masih kurang dibawah garis normal walaupun sudah diupayakan. Penyejahteraan tenaga kerja swasta lewat UU. Tenaga Kerja diperlukan agar penjaminan dan pemberdayaan meningkat. Namun, pertumbuhan di delapan sektor industri menurun akhir 2008, dengan gambaran 27.578 orang di- PHK, 24.817 akan di- PHK, 11.993 pekerja dirumahkan, dan 11.191 akan dirumahkan, sementara 37,2 juta (16,58%) penduduk berada pada struktur garis kemiskinan (2008). Padahal, PNPM dan UMKM membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan, untuk menciptakan dan menunjukkan kestabilan ekonomi mikro.

    Investment Figure in 2007



    Dalam aspek kuantitatif pengelolaan sosial kesejahteraan, Negara belum mengutamakan sustainable and stabil development, negara hanya memprioritaskan pembangunan temporer tanpa program keberlanjutan, lewat mekanisme BLT. Menurut assessment study, saat subsidi BBM dialihkan ke BLT, terjadi peningkatan inflasi 11,9% (06/08) saat pemberian BLT ke-IV yang mempengaruhi penurunan standar KKH (Kualitas Kelayakan Hidup), hingga mengurangi jangkauan daya beli masyarakat (survei penghasilan minim garis kemiskinan Rp.166.697/bln). Dan sistem fundamen ekonomi tersebut justru menjadi permanen, manakala BLT bersifat temporer, disaat khusus menangani keadaan darurat di Aceh (12/04), Jogjakarta (04/06), Pangandaran (07), dan Myanmar (05/08) tidak terjadi lagi. Disaat daya jangkau ekonomi terhadap kestabilan ekonomi berkurang, masyarakat menengah kebawah belum tentu akan mendapat BLT diperiode pemerintahan selanjutnya. Ekonomi kerakyatan versus stereotipe ekonomi Neo- Liberalisme.

    Haryono Umar, Ketua bidang Pencegahan KPK menyebutkan sejak 1970 pemerintah Indonesia sudah membuat 4.524 perjanjian utang (loan agreement), 44% utang tersebut bermanfaat, selebihnya 56% terisa-sia. Akibat menguatnya kurs dolar dan menurunnya nilai tukar rupiah, daerah yang semula hutang 27 miliar, membengkak menjadi 80 miliar karena pembayarannya macet. Studi kelayakan untuk setiap proyek yang didanai dengan utang tidak dikaji dengan pertimbangan prioritas utama dan pengambilan beberapa skema utang yang dilakukan dengan dana talangan, yang seringkali membuat lender mangkir dari kesepakatan perjanjian pengucuran dana, sehingga merugikan negara.
    Posisi Utang RI per- 31 Januari 2009

    Sumber: Depkeu ( Gatra, 1 April 2009 )

    serta banyak juga realisasi penggunaan dana utang yang tidak sesuai dengan mekanisme program tujuan (program sanitasi tapi untuk pembelian mobil dinas). Mekanisme selection government yang melakukan proses general election with high cost, memungkinkan celah dalam masa jabatannya akan membuat proyek-proyek yang tidak memiliki nilai investasi bagi national values, namun lebih pada interest person. Hal ini dapat merujuk pada kasus korupsi sebanyak 22.824 transaksi mencurigakan dalam laporan PPATK dalam mengelola penggunaan uang negara dari pinjaman hutang (1997-.
    November ’08).

    Kedaulatan 2004
    I.LNG- Lhokseumaweh Banda Aceh
    Industri tambang Exxon Mobil dan PT. Arun National Gas Liquifaction mulai berkiprah sejak ladang gas dan minyak ditemukan tahun 1971 di Lhokseumawe, ibukota Aceh Utara. Kedua perusahaan yang menjadi cikal bakal munculnya industri petrokiia skala besar, seperti industri pupuk PT. PIM, AAF dan pabrik kertas PT. KKA. Keberadaan perusahaan-perusahaan besar tersebut yang akhirnya membentuk zona industri khusus, yang dikenal sebagai ZIS (Zona Industri Lhokseumawe), yang kemudian berkembang menjadi enclave (tertutup dan ekslusif) lingkungan yang tidak sehat.

    Pendapatan Exxon Mobil yang disumbang ke pemerintah Jakarta, sebesar US $.1 milyar, tiap tahun. Karena penutupan gas Arun milik Exxon Mobil akhirnya terjadi pembunuhan ratusan penduduk sipil tahun 80-an, hingga pemberlakuan status DOM antara tahun 1989-1998 saat pemerintahan rejim Soeharto. Otonomi daerah khusus Aceh sangat memprihatinkan, sejak tsunami menerjang Aceh, Thailand, Bangladesh, dan Myanmar. Alokasi perbaikan rehabilitasi, rekonstruksi dan pembangunan ekonomi ditumpu oleh BRR dan bantuan Internasional, yang berakhir April 2009. Sementara sektor kemandirian khusus untuk penanganan bencana banjir, longsor yang sering melanda Sumatera Utara, masih tergantung dari dana asli daerah. Sektor LNG dari Exxon Mobil masih sangat kecil memberi dana bagi pengembangan community development.

    Kedaulatan 2006
    II. Lumpur Lapindo

    Laporan khusus Mitra Bakrie (Media Komunikasi dan Informasi Mitra Bakrie. Edisi 32 Januari 2009). Untuk pembelian tanah dan bangunan serta bantuan sosial Lapindo sudah mengucurkan 4,8 trilyun. Tercatat sudah 5 desa terdampak dan lebih dari 12 desa diluar peta terdampak sejak munculnya musibah lumpur pada 29 mei 2006 lalu. Sementara lebih dari 36.846 orang dari 21.674 keluarga kehilangan tempat tinggal dan terpaksa meninggalkan kampung halaman. Menurut data yang berhasil dihimpun MMB, daerah terdampak meliputi tiga kecamatan, yakni Porong, Jabon, dan Tanggulangin. Dan desa-desa tersebut adalah Renokenongo, Siring, Jatirejo, Kedung Bendo, Pajarakan, Mindi, Besuki, Kedung Cangkring, Glagah Arum, Gempolsari, Ketapang, Kali Tengah, Wunut, Pamotan, Kesambi, Kebo Guyang, Permisan. Sedangkan desa-desa yang secara langsung tergenang lumpur meliputi desa Renokenongo, Siring, Jatirejo, Kedung Bendo dan Gelagah Arum.

    Melalui mekanisme kesepakatan yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keppres no.13 tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanganan Lumpur Sidoarjo, pihak Lapindo sudah mengeluarkan 4,8 trilyun yang digunakan untuk penanganan sosial sebesar 351,8 miliar lebih, upaya penutupan semburan 873 miliar, penanganan permukaan 933,8 miliar. Selain itu, realisasi jual-beli tanah dan bangunan asset milik korban musibah, terdiri dari pembayaran 20% sebesar 710,6 miliar lebih, penyelesaian 80% cash and carry sebesar 218,3 miliar lebih, penyelesaian 80% resettlement 774,9 miliar lebih, bussines to bussines sebesar 49,1 miliar serta lahan dan lain-lain sebesar 943 juta lebih. Dana tersebut merupakan pemberian bantuan santunan dan penanggulangan lumpur. Kondisi finansial Group Bakrie, dalam catatan jilid krisis global lewat telecommunication business core, PT. BTEL dan PT. Cakrawala Andalas TV, program Esia CSR dan COMDEV Group Bakrie kepada masyarakat. Tempat huni penduduk kemudian didasarkan atas entitas paguyuban bersama, dengan lokasi yang disediakan PT. Minarak Lapindo Jaya dan inisiatif penduduk di desa Kedung Solo, wilayah kec. Porong, Sidoarjo. (Finish negotiation- decreasing mudflow each step forward)
    http://74.125.153.132/search?q=cache:WPRlUouyXXkJ:www.bpk.go.id/doc/hapsem/2007ii/APBD/251_Kab_Sukabumi_PD.pdf+ds+peralihan+lahan+ke+pertamina&cd=10&hl=id&ct=clnk&gl=id

    REFERENSI
    Samuel P. Huntington; Political Order in Changing Societies.
    PT. Raja Grafindo Persada
    Akuntasi Magister UGM
    - Harian Kompas
    - Majalah Gatra
    - Data BPS
    - Mitra Bakrie, Laporan Khusus: Edisi 32- Januari 2009

    Tidak ada komentar: